BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PADA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan  Keputusan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Republik Indonesia Nomor 416 Tahun 2022 Tanggal 6 September Tahun  2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran

2022, BPK membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia, Pria dan Wanita, berpendidikan Sarjana (S-1) dan Diploma III (D-III) untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk ditempatkan pada Kantor BPK di seluruh Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

1. I. ALOKASI KEBUTUHAN

Jumlah   alokasi   kebutuhan   PPPK   BPK   Tahun   2022   sesuai   dengan Keputusan  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 416 Tahun 2022 adalah sebanyak 107 formasi yaitu 2 formasi Tenaga Kesehatan dengan kualifikasi lulusan S-1 dan 105 formasi Tenaga Teknis dengan kualifikasi lulusan S-1 sebanyak 95 formasi dan lulusan D-III sebanyak 10 formasi.

Rincian alokasi kebutuhan dan kualifikasi pendidikan dimuat pada Lampiran 1 dan Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

II. PERSYARATAN PELAMARAN A.   UMUM

5. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun sesuai dengan data tanggal kelahiran yang tercantum pada ijazah pada saat mendaftar di https://sscasn.bkn.go.id.
7. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
8. Tidak pernah  diberhentikan dengan hormat tidak  atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Republik Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai BUMN dan pegawai BUMD.
9. Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Calon/Prajurit TNI, Calon/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesi
10. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
11. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
12. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekusor, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).
13. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
14. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Bersedia tidak mengajukan pindah dari unit kerja penempatan selama masa hubungan perjanjian kerja berlaku.
16. Pelamar merupakan lulusan  Perguruan  Tinggi  Negeri  atau Perguruan  Tinggi  Swasta

Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi saat kelulusan dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang telah memperoleh Ijazah (Surat Keterangan Lulus/Ijazah Sementara tidak dapat diterima) dengan IPK Minimal 2,50 (dua koma lima nol) dari skala 4.

13. Pelamar dari lulusan  Perguruan Tinggi  Luar  Negeri  wajib  melampirkan  penyetaraan ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
14. Memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang akan dilamar minimal 2 (dua) tahun dan dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh: a. Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Teknis:

1)   Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang  memiliki pengalaman bekerja di instansi pemerintah

2)   Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia (Human Resources Development) bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non-pemerintah/yayasan.

1. Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan (Dokter dan Dokter Gigi):

1)   Kepala Puskesmas bagi pelamar dengan pengalaman kerja di Puskesmas

2)   Kepala Rumah Sakit bagi pelamar dengan pengalaman kerja di Rumah Sakit

3)   Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar dengan pengalaman kerja di Unit

Kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

4)   Pejabat Administrator  bagi  pelamar  dengan pengalaman  kerja  di  Unit Kerja

Pejabat Administrator

5) Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia (Human Resources Development) bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non-pemerintah/yayasan.

Pengalaman di bidang kerja sesuai jabatan yang akan dilamar adalah sebagai berikut.

Format     Surat     Keterangan     Pengalaman     Kerja     dapat     diunduh    pada     laman https://pppk.bpk.go.id/.

1. Masa Hubungan Perjanjian Kerja  bagi  pelamar  yang  telah  lulus  seleksi  dan  diangkat menjadi PPPK adalah 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi berdasarkan penilaian kinerja. B. KHUSUS
2. 1. Sertifikasi keahlian wajib dimiliki oleh pelamar dalam jabatan berikut.

2. 2. Pelamar pada Jabatan Fungsional Dokter  Ahli Pertama dan Dokter Gigi Ahli Pertama terdiri dari:
3. a. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pengkalan data (database) pada

Badan Kepegawaian Negara; atau

1. Tenaga  Kesehatan Non Aparatur  Sipil Negara  yang  terdaftar di Sistem Informasi

Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan.

3. 3. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan PPPK dengan ketentuan sebagai berikut.
4. a. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan.
5. Memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan formasi jabatan yang akan dilamar sesuai poin A.14.
6. c. Mampu berkomunikasi secara lisan maupun tertulis dengan baik, benar dan lanc ar:

1)   Komunikasi lisan mencakup menyampaikan pendapat/buah pikiran, menerima dan mendengarkan pendapat/buah pikiran orang lain.

2)   Komunikasi tertulis mencakup menulis tangan, dan mengetik aksara latin.

1. d. Mampu mengoperasikan/bekerja menggunakan alat sarana kerja dan komputer dengan baik.
2. e. Mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri.
3. f. Melampirkan surat  keterangan  dari  dokter  Rumah  Sakit  Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan  jenis dan derajat kedisabilitasannya, serta wajib diunggah ke https://sscasn.bkn.go.id.
4. g. Membuat video yang menggambarkan kemampuan dan aktivitas yang sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar sesuai kriteria butir b. d e. di atas, dan wajib mengunggah tautan/link-nya ke https://sscasn.bkn.go.id.

III.  TATA CARA PENDAFTARAN

1. 1. Pendaftaran seleksi penerimaan PPPK BPK dilakukan secara online melalui laman https://sscasn.bkn.go.id dengan jadwal pendaftaran yang akan diinformasikan kemudian sesuai dengan ketentuan dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).
2. 2. Pendaftaran Akun:
3. a. Pelamar mengakses Portal SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id.    Membuat akun SSCASN dengan cara:

• Pilih menu Registrasi;
• Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK);
• Lengkapi data: Nama Tanpa Gelar, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, alamat

email, Nomor HP, Password, Pertanyaan Pengaman;

• Unggah Scan KTP (asli dan berwarna) dan Unggah Swafoto.

1. c. Login ke akun SSCASN yang telah dibuat menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan.
2. 3. Pendaftaran ke Instansi:
3. a. Pelamar melengkapi data pribadi dan data pada kolom yang tersedia;
4. Pilih jenis seleksi dan Instansi yang dilamar;
5. c. Pilih jenis formasi, pendidikan, dan jabatan yang akan dilamar;
6. d. Unggah  dokumen/berkas  persyaratan  sebagaimana  dimuat  pada  Lampiran  3  yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini ;
7. e. Lakukan pengecekan resume dan akhiri pendaftaran;
8. f. Cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun.
9. 4. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi Pemerintah dan 1 (satu) jabatan.
10. 5. Bagi pelamar Penyandang Disabilitas ditambahkan dokumen Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya, Surat Pernyataan Penyandang Disabilitas, dan tautan dari video kegiatan sehari-hari sesuai dengan jabatan dilamar seperti dimuat pada poin II.B.3.f. dan II.B.3.g.
11. 6. File yang diunggah/upload harus dapat terbaca jelas/tidak blur dan sesuai dengan dokumen yang diminta.
12. 7. Berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak memenuhi kriteria dinyatakan tidak lulus tahapan seleksi administrasi.

IV. TAHAPAN DAN JADWAL SELEKSI

1. 1. Seleksi Penerimaan PPPK dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
2. a. Seleksi Administrasi

1)   Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.

2)   Panitia       mengumumkan       hasil       seleksi       administrasi       melalui       laman https://pppk.bpk.go.id/.

3) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan setelah pengumuman hasil seleksi administrasi yang diajukan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id.

1. Seleksi Kompetensi dan wawancara dengan menggunakan metode Computer Assisted

Test (CAT)

1)   Seleksi Kompetensi terdiri dari:

1. a) Kompetensi Teknis
2. b) Kompetensi Manajerial
3. c) Kompetensi Sosial Kultural.

2)   Wawancara dengan sistem CAT dilakukan untuk menilai integritas dan moralitas.

3)   Penilaian Seleksi Kompetensi melalui CAT dengan bobot 100%.

4)   Seleksi Kompetensi Teknis bagi pelamar penyandang disabilitas yang mengunggah surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya serta video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar, diberikan kebijakan penambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.

5)   Seleksi Kompetensi Teknis bagi pelamar Jabatan Fungsional Dokter Ahli Pertama dan Dokter Gigi Ahli Pertama diberikan penambahan nilai dengan ketentuan:

1. a) Pelamar yang berusia 35 tahun ke atas pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 tahun secara terus-menerus serta melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai Non ASN, mendapat tambahan nilai sebesar 25% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis;
2. b) Pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai Non ASN, mendapat tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis;
3. c) Pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan sebagai berikut:
4. i. Penugasan khusus di DTPK;
5. ii. Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat);

iii.   Nusantara Sehat Individu;

1. iv. Nusantara Sehat berbasis Tim (NST); atau
2. v. Wajib  kerja  dokter  spesialis  (WKDS)/Pendayagunaan  Dokter  Spesialis (PGDS);

Mendapatkan   penambahan   nilai   sebesar   5%   dari   nilai   paling   tinggi kompetensi teknis.

6)   Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi jika memenuhi Nilai Ambang Batas yang  ditetapkan  oleh  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi.

7) Panitia    mengumumkan    hasil    akhir    seleksi    PPPK    melalui    laman https://pppk.bpk.go.id/ berdasarkan hasil pengolahan nilai dari Panitia Seleksi Nasional.

8)   Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi PPPK  dapat mengajukan  sanggahan  setelah  pengumuman  hasil  akhir  seleksi  PPPK,  yang diajukan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id.

9) Panitia    mengumumkan    ulang    hasil    akhir    seleksi    melalui    laman https://pppk.bpk.go.id/ berdasarkan hasil pengolahan ulang nilai dari Panitia Seleksi Nasional.

1. Titik lokasi pelaksanaan Seleksi Kompetensi akan diinformasikan kemudian.
2. Seleksi Penerimaan PPPK per tahapan seleksi dilakukan dengan sistem gugur dan keputusan kelulusan yang ditetapkan oleh Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu guga
3. Jadwal pelaksanaan seleksi PPPK untuk Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis akan diinformasikan kemudian sesuai dengan ketentuan dari Panselnas melalui laman https://pppk.bpk.go.id/ atau https;//sscasbkn.go.id. Peserta wajib memantau informasi jadwal di laman tersebut.                                                                                                   V. PENEMPATAN
4. 1. PPPK hasil penerimaan Tahun Anggaran 2022 akan ditempatkan pada unit kerja Badan Pemeriksa Keuangan di seluruh Indonesia sesuai formasi yang dimuat dalam Lampiran 2.

1. 2. Bagi Pelamar yang telah dinyatakan diterima dan diangkat sebagai PPPK, yang bersangkutan tidak dapat menolak/menunda penempatan dengan alasan apapun dan tidak diperkenankan mengajukan pemindahan tempat tugas dengan alasan pribadi selama masa hubungan perjanjian kerja.
2. VI. LAIN-LAIN
3. 1. Pelamar yang mengikuti seleksi penerimaan PPPK BPK tidak dipungut biaya.
4. 2. Transportasi dan akomodasi pelamar selama pelaksanaan seleksi ditanggung oleh pelamar.
5. 3. Dihimbau   agar   tidak   mempercayai   apabila   ada   orang/pihak   tertentu   (calo)   yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
6. 4. Dalam hal pelamar diketahui melamar pada lebih dari satu instansi atau menggunakan dua nomor identitas kependudukan yang berbeda, maka yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.

13. 5. Biaya akomodasi dan transportasi terkait penempatan PPPK dibebankan pada pelamar.
14. 6. Setelah diumumkan hasil seleksi tahap akhir penerimaan PPPK BPK, jika diketahui adanya data yang tidak benar/dokumen palsu, BPK akan membatalkan kelulusan/proses pengusulan menjadi PPPK atau memberhentikan sebagai PPPK serta melakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
15. 7. Apabila terdapat peserta  yang  telah  dinyatakan  lulus  dan  diterima,  kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan peraturan yang berlaku dan persetujuan Panitia Seleksi Nasional.
16. 8. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan ASN periode berikutnya.
17. 9. Panitia  Pengadaan  PPPK  BPK  tidak  menerima  dokumen  persyaratan  secara  langsung maupun melalui jasa pengiriman.
18. 10. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami isi pengumuman ini menjadi tanggung jawab masing-masing pelamar.
19. 11. Keputusan Panitia Pengadaan PPPK BPK bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
20. 12. Para pelamar agar terus memantau informasi dan perkembangan penerimaan PPPK BPK Tahun 2022 melalui laman https://ppbpk.go.id/ dan https://sscasn.bkn.go.id/.
21. 13. Informasi resmi terkait dengan Penerimaan PPPK pada pelaksana BPK Tahun Anggaran 2022 dimuat pada:
22. a. Portal https://sscasn.bkn.go.id/;
23. Portal resmi PPPK BPK di https://pppk.bpk.go.id/;
24. c. Surat Elektronik: panitiacasn@bpgo.id setiap hari kerja (jam 09.00-15.00 WIB);
25. d. Twitter @CASNBPK setiap hari kerja (jam 09.00-15.00 WIB);
26. e. Online helpdesk Telegram 0823 1111 4008 setiap hari kerja (jam 09.00-15.00 WIB).

Jakarta,  3 November 2022

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Selaku Ketua Panitia Penerimaan PPPK Badan Pemeriksa Keuangan RI

Tahun Anggaran 2022

Bahtiar Arif